Gawat..!. Harga Jual Gas Melon@3kg di KSB Di Kios-Kios Rp 50.000., Stok Pangkalan Kosong..?, UMKM Menjerit
Taliwang, bidikancameranews.com – Lonjakan kurs Dolar AS yang memicu pelemahan Rupiah telah memicu efek domino, menyebabkan biaya impor membengkak dan lonjakan harga pangan.
Hal ini diperparah oleh kebijakan PT Pertamina Patra Niaga yang secara resmi menyesuaikan dan menaikkan harga LPG nonsubsidi, sehingga membebani masyarakat.
Ironisnya lagi Gas melon @3kg bersubsidi semakin langka di pangkalan , sementara di kios – kios sangat membludak dengan harga 50.000., – 60.000.,/ tabung
Lonjakan harga gas melon 3 kg yang jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan kelangkaan pasokan sering terjadi akibat rantai distribusi yang panjang dan dugaan kecurangan di Pangkalan.
Masalah kelangkaan gas elpiji bersubsidi bukan menjadi rahasia umum, karena apapun aturan dan kebijakanya kalau tidak dibarengi dengan Pengawasan Melekat dari pihak terkait, tetap rakyat menjadi korban.
Praktek ilegal diduga Pangkalan ikut bermain bukan menjadi sebuah rahasia umum lagi seperti pangkalan yang menjual langsung ke pengecer besar, memindahkan isi gas secara curang ke tabung nonsubsidi, atau oknum pangkalan yang menjual di atas ketentuan.
Di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat, disparitas harga sangat terasa di tingkat pengecer. Meskipun HET di tingkat pangkalan resmi ditetapkan berkisar antara Rp 15.500 hingga Rp 20.000 per tabung tergantung jarak dari SPBE, harga di tingkat konsumen akhir sering melonjak signifikan.
Hasil investigasi media di berbagai pangkalan terlihat deretan ibu – ibu mengantri cukup panjang hanya untuk bisa mendapatkan 1 tabung gas melon @3kg bersubsidi dengan HET, namun begitu terlambat sedikit datang ke Pangkalan, maka emak-emak harus merogoh koceknya diatas harga pangkalan yang nilai harganya 3 kali lipat. Ironisnya mengapa dipangkalan selalu berkurang..?, sementara di kios-kios kecil ditemukan banyak yang menjual gas melon @3kg bersubsidi diatas HET yaitu Rp 50-000 hingga Rp 60.000.000.
Saluran pelaporan yang disediakan juga tidak efektif Untuk mengatasi dan menindaklanjuti permainan harga oleh oknum.
” kalau kamu punya usaha kuliner kecil — warung nasi, angkringan, katering rumahan, atau gerobak gorengan — coba bayangkan situasi ini: pagi-pagi belum masak, tabung gas habis, dan saat ke pangkalan terdekat ternyata stok kosong. Pangkalan bilang pasokan dipangkas, sementara di kios-kios kecil tersedia dengan harga mencekik, ” kata ibu Sulastri penjual angkringan kepada media.
Kelangkaan gas melon bukan fenomena baru di sumbawa barat— ini masalah yang berulang, dan akarnya lebih dalam dari guncangan geopolitik manapun.
Sejak Februari 2025, pemerintah memberlakukan kebijakan yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg bersubsidi. Seluruh distribusi diarahkan ke pangkalan resmi Pertamina. Tujuannya jelas: memastikan subsidi LPG — yang menelan anggaran lebih dari Rp80 triliun per tahun — benar-benar sampai ke kelompok yang berhak, bukan diserap oleh usaha besar atau konsumen mampu yang ikut membeli tabung melon karena harganya jauh lebih murah. Ini kebijakan yang secara prinsip masuk akal. Masalahnya, implementasi di lapangan tidak semulus niatnya.
Ada beberapa titik rapuh yang perlu kamu pahami sebagai pelaku UMKM:
Jarak ke pangkalan bertambah. Pengecer selama ini berfungsi sebagai titik distribusi terakhir yang dekat konsumen. Saat mereka dilarang berjualan, konsumen harus pergi lebih jauh ke pangkalan resmi — dan di daerah dengan sedikit pangkalan, antrean memusat di satu titik.
– Kuota alokasi per daerah bisa berubah mendadak tanpa pembetitahuan resmi dari Pertamina Patra Niaga, pengurangan alokasi dari Pertamina bisa turun tanpa sosialisasi yang memadai ke pelaku di tingkat bawah. Ini menciptakan ketidakpastian distribusi yang langsung dirasakan UMKM.
– Spekulasi harga terjadi di lapangan. Disparitas antara LPG bersubsidi (sekitar Rp18.000–19.000 di pangkalan) dengan LPG nonsubsidi (di atas Rp100.000 untuk ukuran 5,5 kg) menciptakan insentif kuat bagi oknum untuk menimbun dan menjual kembali di harga lebih tinggi.
LPG 3 kg bukan sekadar bahan bakar rumah tangga. Ia adalah tulang punggung operasional jutaan UMKM kuliner — dari warung nasi padang hingga penjual cilok keliling. Ketika tabung langka, dampaknya tidak tunggu lama:
Produksi terhenti atau terlambat. Tanpa gas, tidak ada masakan.
Tanpa masakan, tidak ada penjualan. Bagi usaha yang beroperasi harian dengan margin tipis, satu hari tidak berjualan bisa mengganggu arus kas secara signifikan.
Biaya produksi naik meski harga LPG subsidi belum berubah resmi. Saat kelangkaan terjadi, banyak UMKM terpaksa membeli di pengecer dengan harga di atas HET, atau beralih sementara ke LPG nonsubsidi yang jauh lebih mahal. Selisih biaya itu harus ditanggung sendiri atau digeser ke harga jual — keduanya sama-sama berisiko.
Ketidakpastian operasional meningkat. UMKM kuliner tidak bisa menyetok gas terlalu banyak karena ruang terbatas — tapi saat langka, mereka juga tidak bisa membeli sesuai kebutuhan harian. Energi dan waktu pun terbuang untuk mengurus pasokan, bukan untuk berjualan.
Untuk gambaran konkret: jika kamu menghabiskan empat tabung LPG 3 kg per minggu untuk warung kecil, dan saat langka terpaksa beli di pengecer seharga Rp50.000- 60.000., per tabung (bukan Rp18.000 di pangkalan resmi), ada selisih RpRp 32.000 — belum termasuk waktu dan ongkos yang dihabiskan untuk mencari pangkalan yang masih punya stok.
Ini bukan angka besar secara nominal, tapi di bisnis dengan margin per porsi Rp20.000–30.000, setiap kenaikan biaya operasional punya efek yang tidak kecil terhadap ketahanan usaha.
Berikut adalah dampak utama dan situasi terkini terkait kondisi ekonomi saat ini
Beban Usaha Kecil dan Menengah: Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS mengerek biaya bahan baku, yang memicu fenomena “dollar naik, rakyat menjerit” terutama bagi pedagang kecil seperti warteg dan pengrajin tradisional.
