NERAKA KAYANGAN! Pelabuhan Terpadat di NTB Lumpuh Berulang, Pemprov NTB Turun Tangan Gelar Rapat Darurat Senin Depan ” carut marut, 2-6 JAM TERJEBAK ANTRIAN ! ”
NERAKA KAYANGAN! Pelabuhan Terpadat di NTB Lumpuh Berulang, Pemprov NTB Turun Tangan Gelar Rapat Darurat Senin Depan ” carut marut, 2-6 JAM TERJEBAK ANTRIAN ! “

Sub : Antrean 2-6 Jam di Kayangan-Poto Tano Bukan Sekadar Cuaca, Nyawa Jadi Taruhan! Lashing Pakai Tali Asal-asalan
LOMBOK TIMUR. bidikancameranews.com – Antrean panjang kendaraan yang berulang-ulang terjadi pada lintasan penyeberangan Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, menuju Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat, dalam beberapa pekan terakhir akhirnya menjadi perhatian serius. Waktu tunggu yang mencapai dua hingga enam jam dalam kondisi tertentu ini bahkan sudah memakan korban jiwa, seorang penumpang asal Pringgabaya meninggal usai pingsan saat mengantre pada Rabu (04/11/2026) kemarin.
Menanggapi carut marut ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya angkat bicara. Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, yang akrab disapa Aka, menyampaikan bahwa berdasarkan informasi resmi Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi kelancaran layanan penyeberangan pada lintasan strategis penghubung Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tersebut.
Salah satu faktor utama yang disebut adalah pengetatan proses verifikasi manifest penumpang dan kendaraan oleh Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP). Langkah ini dilakukan sejalan dengan peningkatan pengawasan Kementerian Perhubungan terhadap keselamatan pelayaran, terutama setelah sejumlah insiden kecelakaan kapal menjadi perhatian nasional dalam beberapa bulan terakhir.
Dalam mekanisme tersebut, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) baru bisa diterbitkan setelah proses verifikasi manifest diselesaikan secara cermat. Prosedur ini penting untuk memastikan kesesuaian data penumpang dan kendaraan dengan kondisi aktual sebelum kapal diberangkatkan. Namun, proses pemeriksaan yang lebih ketat dan berbelit ini turut memengaruhi waktu keberangkatan dan berkontribusi besar pada penumpukan antrean hingga berjam-jam.
“Verifikasi manifest merupakan bagian penting dari pengawasan keselamatan pelayaran. Proses ini harus dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan. Namun, kita juga perlu mencari solusi agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif sehingga tidak menimbulkan waktu tunggu yang terlalu lama bagi masyarakat,” ujar Aka.
Selain faktor verifikasi manifest, kendala teknis berupa gangguan operasional atau trouble pada sejumlah kapal yang telah terjadwal juga turut memengaruhi kapasitas layanan. Kapal yang mengalami gangguan harus menjalani pemeriksaan dan perbaikan, sementara proses penyiapan atau penggantian armada membutuhkan waktu tersendiri, sehingga jumlah trip berkurang.
Faktor lainnya yang tidak kalah penting adalah kondisi cuaca dalam sekitar tiga pekan terakhir yang relatif ekstrem, terutama angin kencang dan gelombang tinggi di Selat Alas. Kondisi tersebut berdampak terhadap operasional kapal dan menuntut kehati-hatian lebih besar demi menjamin keselamatan penumpang, awak kapal, serta kendaraan yang diangkut.
Akhsanul juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB memahami ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat akibat antrean panjang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah koordinatif yang melibatkan seluruh pihak terkait untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus merumuskan solusi yang terukur agar tidak ada lagi korban jiwa.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Perhubungan NTB berencana menggelar pertemuan pada Senin mendatang dengan Syahbandar pada KUPP Kayangan, PT ASDP Indonesia Ferry selaku operator penyeberangan, serta GAPASDAP. Pertemuan tersebut akan membahas evaluasi operasional, kesiapan armada, proses pelayanan, dan langkah antisipasi terhadap kondisi cuaca.
“Yang kita inginkan adalah solusi konkret. Keselamatan pelayaran harus tetap menjadi prioritas, tetapi kelancaran pelayanan dan kenyamanan masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Karena itu, seluruh pihak akan kita ajak duduk bersama untuk mengevaluasi kondisi ini dan merumuskan langkah perbaikan,” tegasnya.
Pemprov NTB berharap koordinasi tersebut dapat menghasilkan perbaikan sistem pelayanan, meningkatkan kesiapan armada, serta memperkuat langkah antisipasi terhadap kendala teknis dan cuaca. Dengan demikian, layanan penyeberangan Kayangan – Poto Tano dapat berlangsung lebih lancar, aman, dan memberikan kepastian perjalanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Namun, berbicara tentang keselamatan penumpang yang selalu dijadikan alasan keterlambatan, hasil temuan tim investigasi GJI di lapangan justru menemukan fakta yang sangat berlawanan dan mencengangkan. Banyak aturan keselamatan yang justru dilanggar oleh kapal-kapal yang melintasi pelabuhan terpadat di NTB ini.
Temuan pertama yang paling fatal adalah soal lashing atau pengikatan kendaraan. Aturan mewajibkan setiap kendaraan di atas kapal wajib di-lashing menggunakan kawat sling, jarum keras dan kuku macan sesuai standar keselamatan. Namun fakta di lapangan, media menemukan lashing hanya menggunakan tali biasa yang diikat asal-asalan yang penting selesai, sangat berbahaya jika terjadi oleng atau gelombang tinggi.
Temuan kedua, sekoci penyelamatan dalam keadaan darurat hanya terpasang sebagai formalitas dan diikat pakai tali sling, bahkan ada yang hanya diikat tali biasa. Bagaimana mungkin ketika kapal mengalami musibah di tengah laut dalam keadaan emergency, penumpang bisa selamat jika tim media yakin akan keduluan tenggelam daripada sibuk membuka ikatan tali sekoci penolong, padahal seharusnya posisi selalu dalam keadaan standby dengan sistem otomatis.
Temuan ketiga, posisi baju pelampung (life jacket) yang seharusnya ditaruh pada posisi yang mudah dijangkau oleh penumpang, justru ditemukan terkunci di dalam lemari. Hal ini jelas mempersulit penumpang untuk mengambilnya saat keadaan darurat.
Temuan terakhir yang paling mengerikan, banyak kapal-kapal yang seharusnya sudah tidak layak beroperasi karena usia dan kondisi mesin, akan tetapi masih terlihat beroperasi dengan bebas di lintasan Kayangan – Poto Tano. Kondisi inilah yang membuat publik bertanya-tanya, di mana sebenarnya pengawasan keselamatan yang selama ini dijadikan alasan memperlambat SPB dan membuat antrean 2-6 jam hingga menelan nyawa. ( GJI )
