APBD Ngada Rp974 Miliar Disorot, Golkar: Rakyat Dapat Apa?

Belanja pegawai tembus Rp503 miliar, BTT melonjak, bantuan UMKM masih dipertanyakan

BAJAWA, Bidikan Kamera — Anggaran besar, tetapi rakyat menunggu bukti.

Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Ngada menghantam sejumlah titik rawan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dari PAD yang hanya sekitar Rp65 miliar hingga belanja daerah yang mencapai Rp974,67 miliar.Dari belanja pegawai Rp503,91 miliar hingga BTT yang melonjak lebih dari enam kali lipat.

Belum lagi data inflasi dan stunting yang berbeda, bantuan UMKM yang dipertanyakan, utang daerah, serta legalitas aset pemerintah.

Di tengah pemulihan pascagempa 15 Agustus 2026, Fraksi Golkar menegaskan: APBD harus terasa di tangan rakyat, bukan hanya terlihat besar di dokumen.

PAD Hanya Rp65 Miliar, Ketergantungan Transfer Disorot

Angka pertama yang mencolok adalah pendapatan daerah.Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan Kabupaten Ngada tercatat sekitar Rp936,22 miliar.Namun PAD hanya sekitar Rp65 miliar.

Fraksi Golkar meminta pemerintah tidak membiarkan potensi pendapatan daerah menguap begitu saja.Pajak, retribusi pelayanan kesehatan, laboratorium, rumah potong hewan, fasilitas olahraga dan berbagai sumber PAD lainnya harus dioptimalkan.

Sebab, semakin kecil PAD, semakin besar ketergantungan daerah terhadap dana transfer. Belanja Pegawai Tembus Rp503 Miliar, Di sisi belanja, angkanya jauh lebih besar Rp974,67 miliar.Dari angka itu, belanja pegawai mencapai sekitar Rp503,91 miliar.

Lebih dari separuh total belanja daerah.

Di sinilah Fraksi Golkar meminta pemerintah memberikan penjelasan yang terang. Setiap kenaikan belanja, kata fraksi, harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, output terukur dan manfaat konkret bagi masyarakat.

Sorotan juga diarahkan pada perjalanan dinas dalam daerah yang naik dari sekitar Rp34 juta menjadi Rp87,72 juta. Paket pertemuan bahkan meningkat dari sekitar Rp49,58 juta menjadi Rp223,18 juta.

Ketika masyarakat membutuhkan pemulihan, setiap kenaikan belanja wajib punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Aty Watungadha: APBD Jangan Jauh dari Rakyat

Anggota DPRD Kabupaten Ngada, Aty Watungadha, ikut menjadi bagian dari perhatian terhadap arah penggunaan APBD.

Pesan yang mengemuka jelas. APBD harus menjawab kebutuhan masyarakat. Apalagi setelah gempa mengguncang Ngada dan wilayah Flores pada 15 Agustus 2026. Masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan sesaat. Mereka membutuhkan fasilitas publik yang kembali berfungsi, pelayanan kesehatan yang berjalan, infrastruktur yang dipulihkan dan aktivitas ekonomi yang kembali bergerak.

Karena itu, anggaran tidak boleh berhenti sebagai angka yang selesai dibahas di ruang sidang. Anggaran harus turun ke lapangan.

Sain Songkares: Pelayanan Kesehatan Tak Boleh Ikut Runtuh

Sorotan berbeda datang dari Anggota DPRD Ngada, Sain Songkares. Perhatiannya tertuju pada pelayanan kesehatan pascagempa.

Jika fasilitas kesehatan rusak atau tidak aman digunakan, pemerintah harus memastikan pelayanan tetap berjalan. Tidak boleh masyarakat kehilangan akses hanya karena bangunan pelayanan terdampak bencana.

Fraksi Golkar meminta pemerintah memiliki data lengkap mengenai fasilitas terdampak, tingkat kerusakan, lokasi pelayanan sementara, kebutuhan pembiayaan hingga target waktu pemulihan.

Gempa boleh merusak bangunan. Pelayanan publik tidak boleh ikut berhenti.

BTT Melonjak: Rp4,5 Miliar Jadi Rp27,84 Miliar

Belanja Tidak Terduga juga menjadi perhatian serius. Dalam perubahan APBD, BTT meningkat dari sekitar Rp4,5 miliar menjadi Rp27,84 miliar.

Lonjakan tersebut ditempatkan dalam konteks kebutuhan kebencanaan. Namun, Fraksi Golkar meminta penggunaannya dibuka secara transparan.

Di mana digunakan?

Siapa penerimanya?

Berapa yang sudah dibelanjakan?

Berapa sisanya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diminta dijawab pemerintah secara jelas.

Uang bencana adalah uang rakyat. Penggunaannya harus terang.

Data Inflasi dan Stunting Beda, Pemerintah Diminta Buka Penjelasan

Fraksi Golkar juga membongkar persoalan konsistensi data. Dalam Nota Keuangan disebutkan inflasi sebesar 1,30 persen.

Namun KUA-PPAS mencatat inflasi Juni 2026 sebesar 3,07 persen year on year, 0,23 persen month to month, dan 2,38 persen year to date.

Fraksi meminta pemerintah menjelaskan perbedaan angka tersebut berdasarkan sumber, periode dan metode pengukuran.

Masalah serupa muncul dalam data stunting.

Dokumen PPAS mencantumkan baseline 2025 sebesar 74,89 persen dan target 2027 sebesar 25,73 persen.

Namun pada bagian lain muncul angka 17,8 persen.

Mana angka yang benar?

Fraksi Golkar meminta pemerintah memastikan data pembangunan konsisten, terukur dan dapat diverifikasi.

Sebab, kebijakan yang dibangun di atas data yang berbeda dapat menghasilkan sasaran yang berbeda pula.

Bantuan UMKM Rp5 Juta: Mengapa Belum Terealisasi?

Program UMKM juga tak luput dari sorotan.

Fraksi Golkar mencatat Program Pemberdayaan UMKM memiliki alokasi sekitar Rp1,75 miliar, sementara Program Pengembangan UMKM sekitar Rp51,23 juta.

Namun terdapat informasi mengenai bantuan UMKM sebesar Rp5 juta per penerima yang sejak 2025 belum terealisasi.

Jika informasi tersebut benar, pemerintah diminta membuka semuanya.

Berapa penerimanya?

Berapa total anggarannya?

Mengapa belum disalurkan?

Dan kapan benar-benar diterima pelaku usaha?

Bagi pelaku UMKM, Rp5 juta bukan sekadar angka dalam APBD.

Itu bisa menjadi modal bertahan hidup.

Hibah Rp16,53 Miliar, Bansos Rp3,04 Miliar

Belanja hibah juga meningkat menjadi sekitar Rp16,53 miliar.

Bantuan sosial mencapai sekitar Rp3,04 miliar.

Fraksi Golkar meminta seluruh penyaluran menggunakan data penerima yang jelas dan terverifikasi.

Tidak boleh tumpang tindih.

Tidak boleh salah sasaran.

Dan Fraksi meminta penyalurannya bebas dari kepentingan politik praktis.

Sementara bantuan keuangan kepada desa mencapai sekitar Rp184,76 miliar.

Angka sebesar itu membutuhkan pengawasan yang tidak kalah besar.

SiLPA dan Utang Ikut Dibedah

Defisit sekitar Rp38,45 miliar juga diminta penjelasan.

Pemerintah menggunakan penerimaan pembiayaan dari SiLPA untuk menutup defisit tersebut.

Fraksi Golkar meminta pemerintah menjelaskan asal SiLPA serta program apa saja yang menyebabkan anggaran tidak terealisasi.

Ada pula utang belanja sekitar Rp724,89 juta dan utang jangka pendek lainnya sekitar Rp4,48 miliar.

Pemerintah diminta membuka daftar pekerjaan, nilai kewajiban, status pekerjaan, penyebab keterlambatan pembayaran hingga target penyelesaian.

Aset Daerah Jangan Menunggu Jadi Sengketa

Persoalan aset juga ikut dibidik.

Kantor Camat Bajawa disebut memiliki klaim dari masyarakat.

Kemudian ada gedung eks Kantor Samsat serta tanah lokasi Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Fraksi Golkar meminta seluruh aset ditertibkan dari sisi legalitas, kepemilikan dan dokumen hukum.

Aset pemerintah bukan sekadar angka dalam daftar inventaris. Status hukumnya harus jelas.

Pertanyaan Terakhir: APBD Besar, Rakyat Dapat Apa?

Inilah inti kritik Fraksi Golkar.

Bukan soal apakah APBD besar atau kecil.

Bukan pula sekadar soal berapa persen anggaran terserap.

Pertanyaan paling penting adalah:

Apa yang berubah dalam kehidupan rakyat?

Apakah jalan semakin baik?

Apakah pelayanan kesehatan semakin mudah?

Apakah anak-anak mendapatkan gizi yang layak?

Apakah UMKM benar-benar mendapat bantuan?

Apakah fasilitas publik yang terdampak gempa segera dipulihkan?

Dan apakah ekonomi masyarakat bergerak?

Fraksi Golkar menempatkan diri sebagai mitra kritis pemerintah daerah.

Mendukung kebijakan yang dinilai baik.

Mengkritisi hal-hal yang perlu diperbaiki.

Dan mengawal penggunaan APBD agar tidak kehilangan tujuan utamanya.

Sebab pada akhirnya, APBD bukan sekadar angka milik pemerintah. APBD adalah uang rakyat yang harus kembali menjadi manfaat bagi rakyat.

Dan di tengah situasi pascagempa, tuntutannya semakin jelas:

Jangan hanya besarkan anggaran. Pastikan rakyat merasakan hasilnya. (karel)