Bupati Sikka Sentil BUMDes Tak Kunjung Untung: Sudah 7 Tahun, Mana Kontribusinya untuk Desa?

MAUMERE, Bidikan Kamera – Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, melontarkan kritik terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah beroperasi selama bertahun-tahun, tetapi belum mampu memberikan keuntungan signifikan bagi desa. Ia menegaskan, BUMDes tidak boleh sekadar berdiri dan menjalankan usaha tanpa hasil nyata bagi Pendapatan Asli Desa (PADes).

Kritik tersebut disampaikan Juventus saat membuka Forum BUMDes 2026 sekaligus agenda pembentukan Asosiasi BUMDes Kabupaten Sikka di Aula Henrick Puskopdit Swadaya Utama, Maumere, Selasa (20/10/2026).

Di hadapan para direktur dan pelaksana operasional BUMDes dari berbagai desa, Bupati mempertanyakan efektivitas usaha desa yang telah berjalan selama lima hingga tujuh tahun, tetapi belum memberikan kontribusi berarti terhadap pendapatan desa.

“Nama usahanya BUMDes, dan namanya usaha itu harus profit, bukan rugi. Jika BUMDes sudah berjalan lima sampai tujuh tahun tetapi tidak pernah memberikan keuntungan yang mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes), apakah itu masih bisa dinamakan BUMDes?” tegas Juventus.

Pernyataan itu menjadi sorotan utama dalam forum tersebut. Sebab, keberadaan BUMDes semestinya tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi harus dibuktikan melalui kinerja usaha, pengelolaan potensi lokal, dan kontribusi ekonomi bagi masyarakat desa.
Bagi pemerintah daerah, evaluasi menjadi penting untuk mengetahui apakah unit usaha yang dijalankan masih layak dipertahankan, perlu diperbaiki, atau membutuhkan perubahan strategi bisnis.

Namun, persoalan mendasar yang perlu dijawab bukan sekadar berapa banyak BUMDes yang telah dibentuk, melainkan berapa yang benar-benar sehat, menghasilkan keuntungan, dan mampu menyumbang pendapatan bagi desa.

Aset Desa Bukan untuk Kepentingan Pribadi
Selain menyoroti kinerja usaha, Juventus mengingatkan persoalan tata kelola aset BUMDes dan aset desa. Ia menegaskan bahwa kendaraan operasional maupun barang inventaris lainnya merupakan aset untuk kepentingan bersama, bukan untuk dimanfaatkan demi kepentingan pribadi.

“Aset BUMDes dan aset desa adalah milik bersama untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Kita harus jujur mengevaluasi kondisi ini agar tidak terjadi masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Peringatan tersebut menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan aset dan pengelolaan keuangan BUMDes. Setiap aset harus tercatat, digunakan sesuai peruntukan, dan dipertanggungjawabkan secara transparan.

Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan modal, pendapatan, biaya operasional, dan hasil usaha dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah desa serta masyarakat.

Meski demikian, persoalan penyalahgunaan aset perlu ditelusuri berdasarkan data dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar penanganannya tidak berhenti pada peringatan semata.

Asosiasi Jangan Berhenti pada Seremoni
Pembentukan Asosiasi BUMDes Kabupaten Sikka diharapkan menjadi momentum untuk membenahi persoalan tersebut. Juventus menegaskan, asosiasi tidak boleh sekadar menjadi wadah organisasi tanpa program kerja dan hasil yang terukur.

Pemerintah daerah bersama dinas terkait dan tenaga pendamping desa didorong melakukan pemetaan terhadap kondisi BUMDes di seluruh Kabupaten Sikka. Pemetaan itu mencakup kinerja usaha, kondisi keuangan, pengelolaan aset, potensi ekonomi, serta persoalan yang menghambat perkembangan setiap unit usaha.

BUMDes yang dinilai sehat dan memiliki potensi pengembangan dapat dijadikan proyek percontohan atau pilot project bagi desa lainnya.

Langkah ini diharapkan menghasilkan gambaran yang lebih jelas mengenai BUMDes yang berkembang, yang membutuhkan pendampingan, dan yang memerlukan pembenahan mendasar.

Dorong Kemitraan, Perkuat Manajemen
Di sisi lain, Bupati mendorong BUMDes memperluas kemitraan dengan lembaga keuangan, sektor swasta, dan pelaku UMKM. Bank NTT diharapkan dapat mendukung akses pembiayaan melalui skema yang sesuai, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi usaha yang memenuhi persyaratan.
Sementara itu, kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan diarahkan untuk mendukung perlindungan tenaga kerja. Penguatan legalitas kelembagaan, kapasitas manajemen, dan tata kelola keuangan juga menjadi bagian penting dalam membangun usaha desa yang berkelanjutan.

Bupati turut menekankan perlunya kejelasan fungsi antara BUMDes dan koperasi desa. Keduanya diharapkan mampu bersinergi sesuai peran masing-masing agar potensi ekonomi desa dapat dikembangkan secara optimal.

Ukuran Keberhasilan Ada pada Hasil
Forum BUMDes 2026 dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Sikka, koordinator dan tenaga pendamping desa, pimpinan cabang Bank NTT, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maumere, serta para pengelola BUMDes dari berbagai wilayah.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan agenda pembentukan kepengurusan Asosiasi BUMDes Kabupaten Sikka.

Kini, tantangan utama bukan lagi sebatas membentuk asosiasi, melainkan memastikan adanya langkah nyata setelah forum berakhir. Evaluasi harus menghasilkan data yang jelas, target perbaikan, pendampingan yang terarah, serta mekanisme pengawasan yang dapat diukur.

Pernyataan Bupati tentang BUMDes yang bertahun-tahun belum menghasilkan keuntungan juga menyisakan pertanyaan penting: berapa jumlah BUMDes di Kabupaten Sikka yang benar-benar sehat, berapa yang telah menyumbang PADes, dan berapa yang masih membutuhkan pembenahan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menjadi dasar untuk mengukur sejauh mana BUMDes mampu menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi desa, bukan sekadar badan usaha yang tercatat secara administratif. (karel)