AMNT Temui Warga Dusun Krida, Buka-bukaan Soal Harga Pembebasan Lahan Jalur Conveyor

Sumbawa, bidikancameranews.com–
PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menemui masyarakat Dusun Krida, Desa Jamu, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, yang lahannya terdampak pembangunan proyek Belt Conveyor. Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi sekaligus sosialisasi perusahaan terkait mekanisme dan nilai pembebasan lahan milik masyarakat.

Pertemuan berlangsung di Aula Kantor Desa Jamu, Kamis (12/11/2026), dihadiri langsung Senior Manager External Relations PT AMNT, Ahmad Salim, ST., MM., didampingi Kepala Desa Jamu Masharuddin, MS., Ketua BPD Salimuddin, sejumlah perangkat desa, serta masyarakat pemilik lahan yang terdampak jalur proyek conveyor.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Salim menanggapi berbagai dinamika dan pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat terkait proses penyelesaian pembebasan lahan.

Ia menegaskan, kehadiran perusahaan untuk melakukan sosialisasi sekaligus meminta kesediaan masyarakat agar bersedia melepaskan lahannya untuk kepentingan pembangunan proyek. Namun, pihak perusahaan tidak akan memaksakan kehendak kepada warga yang belum bersedia melepaskan tanahnya.

“Kami melakukan sosialisasi dan meminta kesediaan pemilik lahan untuk berkenan melepaskan lahannya kepada perusahaan. Tetapi kami tidak memaksa apabila masyarakat belum bersedia,” ungkap Ahmad Salim.

Ia menjelaskan, salah satu infrastruktur utama yang dibutuhkan untuk menghubungkan Blok Elang dengan Blok Batu Hijau adalah fasilitas Belt Conveyor. Dalam perencanaannya, jalur conveyor tersebut melewati sebagian lahan masyarakat yang berada di Dusun Krida.

Menurutnya, kebutuhan lahan proyek dihitung berdasarkan garis tengah atau center line fasilitas, dengan lebar area sekitar 100 hingga 150 meter.

Area tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk jalur conveyor, tetapi juga mencakup jalan pemeliharaan (maintenance road) serta tapak tiang-tiang penyalur listrik.

“Khusus untuk kebutuhan listrik, nantinya akan disuplai dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) milik PT AMMAN,” jelasnya.

Terkait nilai pembebasan lahan, Ahmad Salim mengatakan perusahaan telah melakukan identifikasi terhadap bidang-bidang tanah masyarakat yang masuk dalam jalur proyek.

Sebagai dasar penilaian, pada September hingga Oktober 2025, PT AMNT menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai lembaga independen untuk melakukan penilaian terhadap objek tanah milik masyarakat.

KJPP merupakan lembaga penilai profesional yang memiliki sertifikasi dan kewenangan sesuai ketentuan Kementerian Keuangan.

“Kita sudah mendapatkan angka hasil penilaian dari KJPP. Angka itulah yang menjadi panduan perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan pemilik lahan untuk menentukan nilai tanah masing-masing,” terangnya.

Ahmad menegaskan, nilai yang digunakan perusahaan tidak ditentukan secara sepihak, melainkan mengacu pada hasil kajian KJPP serta survei pasar terhadap harga tanah di lokasi proyek.

Menurutnya, hasil penilaian tersebut dinilai telah cukup mencerminkan nilai yang wajar dan adil berdasarkan karakteristik serta kondisi masing-masing bidang tanah.

Ia kemudian membeberkan kisaran harga tanah berdasarkan klasifikasi objek yang menjadi acuan perusahaan, yakni:

Tanah miring berkisar Rp2 juta hingga Rp3 juta per are.

Tanah tegalan berkisar Rp3 juta hingga Rp5 juta per are.

Tanah tadah hujan berkisar Rp5 juta hingga Rp10 juta per are.

Tanah pekarangan atau permukiman yang dilalui proyek conveyor berkisar Rp15 juta hingga Rp35 juta per are.

“Harga tersebut merupakan hasil kajian KJPP berdasarkan objek tanah yang disampaikan kepada pihak PT AMNT. Jadi, penilaiannya berdasarkan klasifikasi dan kondisi masing-masing lahan,” tegas Ahmad Salim.

Sementara itu, Kepala Desa Jamu, Masharuddin, MS., menyampaikan apresiasi kepada pihak PT AMNT, khususnya Ahmad Salim bersama tim, yang telah menyempatkan diri hadir secara langsung untuk menemui masyarakat pemilik lahan di Dusun Krida.

Menurutnya, masyarakat Desa Jamu telah cukup lama menantikan kehadiran pihak perusahaan untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai proses pembebasan lahan, peluang investasi, hingga potensi penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat setempat.

“Masyarakat kami sudah lama menunggu kehadiran beliau di sini untuk memberikan pencerahan terkait pembebasan lahan serta penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi warga Desa Jamu,” ujar Masharuddin.

Ia berharap proses penyelesaian pembebasan lahan dapat berjalan dengan baik, transparan, dan mengedepankan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat terdampak.

Masharuddin menilai, pertemuan langsung antara perusahaan dan warga sangat penting agar masyarakat memperoleh informasi secara utuh, sehingga tidak lagi muncul kesalahpahaman maupun informasi yang simpang siur.

Dengan adanya penjelasan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami dasar penilaian harga tanah, rencana pengembangan investasi, serta peluang keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek AMNT.

“Ini yang kami harapkan sejak kemarin, agar tidak ada isu yang simpang siur di tengah masyarakat. Kalau sudah dijelaskan secara langsung seperti ini, masyarakat juga bisa memahami dengan lebih baik,” pungkasnya.