BERITA DRAINASE DIPROTES, OKNUM DEWAN & PEJABAT PERKIM MALAH GERUDUK RUMAH JURNALIS! SMSI KSB MURKA: INI INTIMIDASI, ANCAMAN NYATA KEBEBASAN PERS!

TALIWANG, KSB, bidikancameranews.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumbawa Barat melayangkan kecaman keras terhadap tindakan intimidatif yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD KSB bersama oknum pejabat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Tindakan tidak terpuji dengan mendatangi kediaman seorang wartawan secara langsung ini terjadi pasca-pemuatan pemberitaan terkait proyek Peningkatan Drainase di Lingkungan Arab Kenangan Bawah, Kecamatan Taliwang yang disorot media karena dinilai bermasalah.

Sekjen SMSI KSB, Riyan Kiswanto, ST, menilai tindakan mendatangi rumah wartawan tersebut sangat tidak etis, arogan, dan mencederai semangat kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kritik yang dilayangkan media di lapangan sejatinya merupakan bentuk manifestasi fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik, bukan serangan pribadi.

Riyan menegaskan, secara regulasi dan tata kelola pemerintahan, kapasitas serta kewenangan anggota dewan dalam penganggaran pembangunan hanya terbatas pada tahap pengusulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Sementara itu, proses eksekusi dan pengerjaan fisik sepenuhnya berada di ranah dinas teknis yang bekerja sama dengan pihak ketiga atau kontraktor pelaksana.

“Kapasitas dewan itu hanya sampai mengusulkan pokir. Untuk eksekusi, ranahnya ada di dinas dengan kerja sama pihak kedua,” tegas Riyan Kiswanto, ST, dalam keterangan persnya, Selasa (10/11/2026) malam.

Oleh karena itu, ketika muncul sorotan atau kritik tajam dari masyarakat maupun media terkait hasil pekerjaan proyek di lapangan seperti proyek peningkatan drainase di Arab Kenangan Bawah, pihak legislatif maupun eksekutif dinilai tidak perlu bersikap reaktif atau baperan. Mengingat pihak yang melaksanakan pekerjaan fisik adalah kontraktor, sikap yang ditunjukkan mestinya berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

“Kalaupun ada kritik dari masyarakat, dewan tidak perlu marah, karena yang mengeksekusi kan kontraktor. Justru dewan seharusnya menegur kontraktornya untuk memperbaiki kinerjanya, bukan malah mendatangi rumah wartawan,” imbuh Riyan dengan nada tegas.

Sebagai representasi rakyat, lembaga legislatif dan dinas teknis didorong untuk bekerja secara profesional. Langkah paling tepat ketika menerima aduan atau sorotan publik terkait proyek fisik adalah segera menegur instansi terkait, agar dinas melalui tim pengawas atau konsultan turun langsung melakukan pengecekan ke lapangan, bukan dengan cara mengintimidasi jurnalis.

SMSI KSB menegaskan akan berdiri di garda terdepan untuk melindungi keselamatan wartawan serta mengawal tegaknya marwah jurnalistik di Bumi Pariri Lema Bariri. SMSI KSB juga mengingatkan, segala bentuk intimidasi terhadap kerja jurnalistik adalah pelanggaran hukum dan dapat dipidana.