Praktisi Hukum Desak Kortastipidkor Mabes Polri Segera Tetapkan Tersangka Kasus Pemerasan di Sumbawa Barat Yang Melibatkan Dewan Aktif
Praktisi Hukum Desak Kortastipidkor Mabes Polri Segera Tetapkan Tersangka Kasus Pemerasan di Sumbawa Barat Yang Melibatkan Dewan Aktif
Jakarta , bidikancameranews.com –
Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan oknum anggota Satreskrim Polres Sumbawa Barat, anggota DPRD aktif yang diduga sebagai Broker atau Markus kepada sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga pengusaha lokal kini menjadi pusat perhatian publik.
Perkara yang tengah ditangani oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Mabes Polri ini dinilai telah memiliki bukti yang cukup untuk naik ke tahap penetapan tersangka.
Menyikapi perkembangan kasus tersebut, praktisi hukum senior, Juju Purwantoro, S.H., M.H., CIL., CLA., mendesak penyidik Mabes Polri untuk segera mengambil langkah tegas. Menurutnya, rangkaian pemeriksaan maraton yang dilakukan terhadap para terduga pelaku di Jakarta beberapa waktu lalu seharusnya sudah membuahkan hasil konkret.
“Kasus ini seharusnya sudah ada tersangka. Pemeriksaan secara maraton kepada para terduga merupakan sinyal kuat bahwa alat bukti sudah mulai mengerucut. Sudah saatnya penyidik segera menjebloskan pihak-pihak yang bertanggung jawab ke ‘hotel prodeo’,” tegas Juju, Selasa (17/03).
Juju menyoroti adanya keterlibatan aktor intelektual dalam sengkarut ini. Ia mensinyalir adanya peran kuat dari oknum anggota DPRD KSB yang diduga merancang skenario pemerasan tersebut. Namun, ia memprediksi bahwa skenario tersebut justru akan menjerat perancangnya sendiri.
“Ada peran kuat oknum anggota DPRD yang bermain. Disinyalir dia yang memasang perangkap, namun dia sendiri yang akan tenggelam dalam perangkapnya. Ini namanya senjata makan tuan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Juju meyakini bahwa oknum anggota Satreskrim Polres Sumbawa Barat dan anggota DPRD tersebut berpotensi besar menjadi sosok yang paling bertanggung jawab atau “tumbal” dalam pusaran kasus pemerasan yang terjadi di lingkup Pemerintah Daerah KSB ini.
Desakan untuk percepatan status hukum ini bukan tanpa alasan. Kejelasan status tersangka sangat krusial untuk menghindari spekulasi liar yang berkembang di tengah masyarakat. Menjaga eskalasi politik di Kabupaten Sumbawa Barat (Tana Pari Lema Bariri) agar tetap kondusif pasca-pemeriksaan sejumlah Kepala OPD. Serta menunjukkan komitmen Kortastipidkor Mabes Polri dalam membersihkan praktik lancung yang melibatkan aparat penegak hukum dan pejabat publik.
“Kami meminta penyidik Kortastipidkor Mabes Polri untuk segera menangkap oknum yang terlibat. Jangan biarkan ketidakpastian hukum ini berlarut-larut dan mengganggu stabilitas daerah,” pungkas Juju.
